Direkam tanpa izin di ruang publik: apa yang bisa kamu lakukan?
Kamu sedang berjalan di mall, di pameran, atau di konser. Tiba-tiba seseorang merekammu dari jarak dekat — tanpa bertanya, tanpa alasan — lalu videonya muncul di media sosial. Terdengar familiar? Kasus viral dari ruang pamer otomotif beberapa waktu lalu membuka percakapan nasional: apakah kita tidak punya hak apa pun begitu keluar rumah?
Jawaban singkatnya: tidak. Ruang publik bukan ruang tanpa privasi.
Ruang publik ≠ ruang tanpa privasi
Section titled “Ruang publik ≠ ruang tanpa privasi”Sering ada anggapan bahwa “di tempat umum, siapa pun boleh memotret siapa saja”. Sebenarnya ada perbedaan penting antara dua situasi ini:
| Situasi | Contoh |
|---|---|
| Kamu hanya latar belakang | Kamu kebetulan lewat di belakang orang yang sedang foto — wajahmu kecil, bukan fokus |
| Kamu objek utama | Kamu direkam dari dekat, diikuti kameranya, atau wajahmu tampak jelas dan identifikabel |
Begitu identitasmu bisa dikenali — wajah, suara, atau ciri khas lain — maka rekaman itu memuat data pribadimu.
Wajahmu adalah data pribadi
Section titled “Wajahmu adalah data pribadi”UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mendefinisikan data pribadi sebagai “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi” (Pasal 1 angka 1). Kamu yang wajahnya jelas terlihat di video adalah orang yang dapat diidentifikasi.
Dan perekaman itu sendiri adalah pemrosesan data pribadi. Aturan dasarnya sederhana: pemrosesan data pribadi harus punya dasar hukum, misalnya persetujuan (Pasal 20 ayat (2) huruf a). Seseorang yang merekam dan menyebarkan wajahmu tanpa persetujuan — dan tanpa dasar lain — berpotensi melanggar ketentuan ini.
Yang lebih berat: menyebarkan data pribadi yang bukan milikmu dilarang (Pasal 65 ayat (2)). Konsekuensinya bukan main-main:
- Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan milikmu secara melawan hukum: pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 67 ayat (1)).
- Mengungkapkan data pribadi yang bukan milikmu: pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar (Pasal 67 ayat (2)).
Hakmu sebagai subjek data pribadi
Section titled “Hakmu sebagai subjek data pribadi”Kalau kamu sudah terlanjur direkam dan videonya beredar, kamu punya hak tertulis di UU PDP:
- Hak akses dan salinan — mengetahui data apa yang diproses dan meminta salinannya (Pasal 7).
- Hak mengakhiri pemrosesan dan menghapus — meminta pemrosesan dihentikan dan data dihapus/dimusnahkan (Pasal 8).
- Hak menarik persetujuan — mencabut izin yang (mungkin) pernah diberikan (Pasal 9).
Semua hak ini diajukan lewat permohonan tercatat, bisa secara elektronik maupun surat (Pasal 14). Dan ada batas waktunya: pengendali data wajib menghentikan pemrosesan paling lambat 3 × 24 jam sejak menerima permintaan penarikan persetujuan (Pasal 40 ayat (1)).
Ini bukan sekadar teori — ini alur yang bisa kamu pakai.
Langkah taktis, dari yang paling ringan
Section titled “Langkah taktis, dari yang paling ringan”1. Amankan bukti dulu
Section titled “1. Amankan bukti dulu”Screenshot video, tautan, akun pengunggah, tanggal, dan jam. Simpan di tempat aman. Bukti adalah fondasi semua langkah berikut.
2. Minta penghapusan langsung
Section titled “2. Minta penghapusan langsung”Hubungi pengunggah lewat DM atau komentar: minta video dihapus atau wajahmu diblur. Banyak kasus selesai di tahap ini karena pemilik akun tidak ingin masalah berlanjut. Kalau butuh draf pesan yang sopan tapi tegas, pakai Generator Surat — ada template khusus DM.
3. Gunakan fitur pelaporan platform
Section titled “3. Gunakan fitur pelaporan platform”Setiap platform besar punya alur laporan konten:
- Instagram — lapor lewat menu Report pada unggahan; alasan: privasi / privacy violation.
- TikTok — Report pada video; kategori harassment atau privacy.
- YouTube — Report pada video; kategori privacy (alur ini khusus menangani wajah/data pribadi).
Platform biasanya tidak memberi tahu pengunggah bahwa pelapor adalah kamu, dan banyak yang menyembunyikan video dari publik selama proses review.
4. Kirim permohonan tercatat
Section titled “4. Kirim permohonan tercatat”Kalau jalur platform mentok, kirim permohonan tertulis ke pihak yang memproses datamu — bisa pengunggah, pengelola akun, atau penyelenggara kegiatan — sesuai Pasal 14 UU PDP. Sebutkan: data apa yang diproses, dasar permintaanmu, dan batas waktu 3 × 24 jam. Generator surat di situs ini membuatkan drafnya lengkap dengan rujukan pasal.
5. Kalau perlu, adukan
Section titled “5. Kalau perlu, adukan”Kamu juga bisa mengadukan dugaan pelanggaran ke otoritas yang berwenang. Baca Alur Aduan untuk langkah dan persiapannya.
Yang sering ditanyakan
Section titled “Yang sering ditanyakan”“Tapi kan saya di tempat umum?” Tempat umum memengaruhi ekspektasi privasi, tidak menghapus status wajahmu sebagai data pribadi. Yang membedakan: apakah kamu objek utama yang identifikabel, dan apakah pemrosesannya punya dasar hukum.
“Kalau wajah saya cuma lewat di latar?” Lain kasus. Kamu bukan fokus, sulit diidentifikasi, dan ini umumnya dianggap bagian dari dokumentasi kegiatan. Ini garis yang sering abu-abu — interpretasi akhir tetap di tangan penegak hukum.
“Siapa yang menegakkan ini?” UU PDP menetapkan sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan data, denda) dan pidana untuk pelanggaran serius. Lembaga pelindungan data pribadi bertugas mengawasi kepatuhan, dan setiap orang berhak memperoleh penanganan pengaduan (Pasal 63).
Intinya
Section titled “Intinya”Kamu tidak kehilangan hak privasi begitu keluar rumah. Wajahmu adalah data pribadi, perekaman tanpa dasar hukum berpotensi melanggar UU PDP, dan kamu punya jalur resmi untuk meminta penghapusan — dengan tenggat yang mengikat.
Mulai dari langkah paling ringan: siapkan bukti, minta langsung, lapor ke platform. Dan kalau perlu surat formal, Generator Surat sudah menyiapkan drafnya.
Sumber: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi — teks resmi tersedia di JDIH BPK dan Peraturan BPK. Artikel ini ditulis dengan verifikasi silang pasal per pasal terhadap teks undang-undang; bukan pengganti nasihat hukum.