Lewati ke konten

Alur aduan: langkah resmi kalau permintaanmu diabaikan

Permintaanmu sudah terkirim, tenggat 3 × 24 jam lewat, dan tidak ada respons. Jangan menyerah — ada jalur resmi, dan ini panduan menyiapkannya dengan benar.

Pengaduan yang kuat adalah pengaduan yang terdokumentasi. Kumpulkan:

  1. Permohonan yang kamu kirim — salinan surat/email + bukti pengiriman (tanggal, jam, tujuan).
  2. Bukti tidak ada respons — screenshot status, email balasan, atau konfirmasi tidak dibalas setelah tenggat.
  3. Bukti konten/data — tautan unggahan, screenshot, akun terkait.
  4. Identitas diri — KTP dan data kontak aktif. Ini untuk verifikasi bahwa kamu memang subjek data yang bersangkutan.

Simpan semua dalam satu folder digital yang aman. Jangan unggah bukti ke layanan yang sama dengan pihak yang kamu adukan.

Untuk konten yang melanggar hukum di ruang digital — termasuk penyebaran data pribadi tanpa izin — kamu bisa melaporkan melalui kanal resmi pemerintah:

  • Aduan Konten Kominfo (aduankonten.kominfo.go.id) — kanal pelaporan konten yang bermuatan melanggar hukum. Siapkan tautan persis konten yang dilaporkan beserta penjelasan singkat.
  • Patroli Siber Kominfo — untuk laporan terkait keamanan digital secara umum.

Pastikan tautan konten masih aktif saat melapor — screenshot tambahan membantu kalau konten dihapus sebelum laporan diproses.

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membentuk lembaga pengawas yang berwenang menerima aduan atas dugaan pelanggaran pemrosesan data pribadi (Pasal 58 dan Pasal 59). Kewenangannya mencakup pengawasan kepatuhan pengendali data hingga penjatuhan sanksi administratif (Pasal 46).

Alur umumnya:

  1. Pastikan kamu sudah melalui jalur permohonan langsung ke pengendali data — aduan akan jauh lebih kuat dengan jejak ini.
  2. Sampaikan aduan dengan dokumen lengkap (berkas di atas).
  3. Ikuti proses pemeriksaan; lembaga dapat meminta keterangan tambahan.

Untuk pelanggaran berat — misalnya pengungkapan data pribadi yang bukan milikmu dengan sengaja dan melawan hukum — UU PDP membuka jalur pidana (Pasal 65 dan Pasal 67). Ini bukan jalur yang diambil sendiri: konsultasi dengan advokat yang kompeten di bidang ini adalah langkah pertama yang benar.

Jalur pidana bukan pengganti jalur administrasi — keduanya berjalan di wilayah yang berbeda dan bisa saling melengkapi.

  1. Permohonan langsung ke pengendali data (Pasal 14) — surat tercatat, sebut tenggat 3 × 24 jam.
  2. Aduan konten ke kanal resmi Kominfo untuk konten di internet.
  3. Aduan pelanggaran data pribadi ke lembaga pengawas PDP dengan berkas lengkap.
  4. Konsultasi hukum untuk pelanggaran berat yang butuh tindak lanjut pidana.

Berkas dari langkah 1 adalah bahan bakar semua langkah berikutnya — jadi simpan semuanya sejak hari pertama. Butuh draf surat langkah 1? Generator Surat siap dipakai.


Sumber: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Rujukan pasal diverifikasi silang terhadap teks undang-undang; bukan pengganti nasihat hukum.