Lewati ke konten

UU PDP ringkas: 5 hak subjek data

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberi setiap orang — kamu — status khusus: subjek data pribadi. Dan dengan status itu datang hak-hak yang bisa langsung dipakai, bukan sekadar slogan.

Intinya satu kalimat: data pribadimu, kamu yang pegang kendali. Berikut lima hak utamanya, dengan contoh sehari-hari.

Hak atas informasi

Kamu berhak tahu data apa yang diproses, untuk tujuan apa, dan oleh siapa (Pasal 5). E-commerce yang memproses datamu wajib menjelaskan ini — kalau tidak, itu pertanda merah sejak awal.

Hak memperbaiki data

Data yang keliru — alamat salah, nomor telepon lama — wajib bisa diperbaiki (Pasal 6). Kamu juga berhak melengkapi dan memperbaruinya. Permintaan perbaikan direspons pengendali data dalam waktu yang diatur undang-undang.

Hak akses & salinan

Kamu berhak meminta salinan data yang diproses tentang dirimu (Pasal 7). Ini yang kamu pakai saat ingin tahu seberapa banyak data yang sudah dikumpulkan sebuah aplikasi tentangmu.

Hak mengakhiri & menghapus

Kamu berhak mengakhiri pemrosesan dan meminta data dihapus atau dimusnahkan (Pasal 8). Kunci akun tidak cukup — permintaan hapus data adalah tindakan terpisah yang sah.

Hak menarik persetujuan

Persetujuan yang pernah kamu beri bisa dicabut kapan saja (Pasal 9). Setelah dicabut, pemrosesan data harus dihentikan paling lambat 3 × 24 jam (Pasal 40 ayat (1)).

Masih ada lagi

Hak di atas yang paling sering dipakai. Masih ada hak lain di undang-undang ini, misalnya hak mengajukan keberatan atas pemrosesan, hak portabilitas data, hingga tuntutan ganti kerugian — diatur di bagian yang sama (Pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

Semua hak di atas diajukan lewat permohonan tercatat — bisa elektronik maupun surat — kepada pengendali data (Pasal 14). Artinya: permintaan tertulis dengan jejak, bukan sekadar chat lisan.

Kabar baiknya, kamu tidak perlu menulis dari nol. Dua alat di situs ini dirancang untuk momen ini:

  • Generator Surat — membuatkan draf permohonan hapus data, koreksi, atau takedown konten tinggal salin-tempel.
  • Alur Aduan — panduan langkah berikutnya kalau permohonanmu diabaikan.

UU PDP menyediakan dua lapis sanksi:

  • Sanksi administratif: peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan data, hingga denda administratif (Pasal 46 ayat (2)).
  • Ketentuan pidana untuk pelanggaran berat, misalnya mengungkapkan data pribadi yang bukan milikmu (Pasal 65 ayat (2)) — ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar (Pasal 67 ayat (2)).
  1. Tahu — data apa yang diproses, oleh siapa (Pasal 5).
  2. Benahi — data yang keliru wajib bisa diperbaiki (Pasal 6).
  3. Salin — minta salinan datamu kapan saja (Pasal 7).
  4. Hapus — akhiri pemrosesan, hapus, atau musnahkan (Pasal 8).
  5. Tarik — cabut persetujuanmu, kapan pun (Pasal 9).

Satu hak lagi yang sering dilupakan: hak untuk tidak dipaksa. Tidak ada aplikasi yang boleh membuat menolak persetujuan lebih sulit daripada menyetujuinya.


Sumber: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi — teks resmi di JDIH BPK. Rujukan pasal diverifikasi silang terhadap teks undang-undang; bukan pengganti nasihat hukum.