Hak atas informasi
Kamu berhak tahu data apa yang diproses, untuk tujuan apa, dan oleh siapa (Pasal 5). E-commerce yang memproses datamu wajib menjelaskan ini — kalau tidak, itu pertanda merah sejak awal.
Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberi setiap orang — kamu — status khusus: subjek data pribadi. Dan dengan status itu datang hak-hak yang bisa langsung dipakai, bukan sekadar slogan.
Intinya satu kalimat: data pribadimu, kamu yang pegang kendali. Berikut lima hak utamanya, dengan contoh sehari-hari.
Hak atas informasi
Kamu berhak tahu data apa yang diproses, untuk tujuan apa, dan oleh siapa (Pasal 5). E-commerce yang memproses datamu wajib menjelaskan ini — kalau tidak, itu pertanda merah sejak awal.
Hak memperbaiki data
Data yang keliru — alamat salah, nomor telepon lama — wajib bisa diperbaiki (Pasal 6). Kamu juga berhak melengkapi dan memperbaruinya. Permintaan perbaikan direspons pengendali data dalam waktu yang diatur undang-undang.
Hak akses & salinan
Kamu berhak meminta salinan data yang diproses tentang dirimu (Pasal 7). Ini yang kamu pakai saat ingin tahu seberapa banyak data yang sudah dikumpulkan sebuah aplikasi tentangmu.
Hak mengakhiri & menghapus
Kamu berhak mengakhiri pemrosesan dan meminta data dihapus atau dimusnahkan (Pasal 8). Kunci akun tidak cukup — permintaan hapus data adalah tindakan terpisah yang sah.
Hak menarik persetujuan
Persetujuan yang pernah kamu beri bisa dicabut kapan saja (Pasal 9). Setelah dicabut, pemrosesan data harus dihentikan paling lambat 3 × 24 jam (Pasal 40 ayat (1)).
Masih ada lagi
Hak di atas yang paling sering dipakai. Masih ada hak lain di undang-undang ini, misalnya hak mengajukan keberatan atas pemrosesan, hak portabilitas data, hingga tuntutan ganti kerugian — diatur di bagian yang sama (Pasal 10 sampai dengan Pasal 13).
Semua hak di atas diajukan lewat permohonan tercatat — bisa elektronik maupun surat — kepada pengendali data (Pasal 14). Artinya: permintaan tertulis dengan jejak, bukan sekadar chat lisan.
Kabar baiknya, kamu tidak perlu menulis dari nol. Dua alat di situs ini dirancang untuk momen ini:
UU PDP menyediakan dua lapis sanksi:
Satu hak lagi yang sering dilupakan: hak untuk tidak dipaksa. Tidak ada aplikasi yang boleh membuat menolak persetujuan lebih sulit daripada menyetujuinya.
Sumber: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi — teks resmi di JDIH BPK. Rujukan pasal diverifikasi silang terhadap teks undang-undang; bukan pengganti nasihat hukum.